7

Menelusuri “Medical Record” Gejala Krisis Finansial Global

Posted by Gamada 08 on Jun 3, 2011 in Trending

Bermula pada tahun 1930 dimana terjadi bencana krisis ekonomi hebat yang melanda dunia, tak terkecuali negara adidaya AS yang di sana disebut Great Deepression. Kenyataan ini mulai mempertanyakan keampuhan sistem ekonomi pasar yang melalui market mekanismenya mengindikasikan adanya ketidakmampuan menghadapi krisis ekonomi. Kondisi tersebut kian parah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, terjadi hiperinflasi, meningkatnya jumlah pengangguran, dan bertambahnya angka kemiskinan. Masih dalam dasawarsa yang sama, terjadinya krisis ekonomi dunia mendorong para ekonom untuk berpikir ulang dan mengkaji keampuhan sistem ekonomi pasar. 

Barulah pada tahun 1936 seorang ekonom yang bernama John Maynard Keynes berusaha menjawab tantangan krisis ekonomi dengan meluncurkan bukunya yang berjudul “General Theory of Employment, Interest, and Money”. Buku ini membawa banyak inspirasi bagi ekonom-ekonom lain sehingga menjadikan pemikiran dari Keynes menjadi mazab baru dalam panggung ekonomi yang orang menyebutnya Keynesian. Inti dari pemikiran ekonom Keynes adalah mekanisme pasar yang sangat bebas (laissez faire) yang diperkenalkan Adam Smith pada tahun 1776 sudah out of date dalam menyikapi persoalan ekonomi yang semakin kompleks. Permasalahan ekonomi tidak dapat dipandang hanya dari kacamata ekonomi saja, melainkan harus ada campur tangan dari pihak lain (pemerintah) yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sesudah diterapkannya government intervention pada sistem ekonomi liberal, kondisi makro ekonomi dunia lambat laun berkembang menuju ke arah  perbaikan/keseimbangan (equilibrium). Namun demikian, eqilibrium dalam kehidupan ekonomi tidak selalu sejalan dengan equilibrium dalam bidang yang lain. Tanda-tamda terjadinya disequilibrium antarnegara dalam bidang politik lalu merembet ke bidang militer sudah sejak lama meretak dan benar-benar pecah dengan adanya serangan Jepang ke pangkalan AL Amerika Serikat di Pearl Harbour, lalu aneksasi Jerman ke negara tetangga yaitu Polandia, serta Italia terhadap pulau-pulau kecil di Laut Mediterania.

Di bawah bayang-bayang kondisi perang yang terjadi antara kelompok 3 negara Fasis (Italia, Jepang, dan Jerman) dengan kelompk negara sekutu (AS, Australia, Belanda, Inggris Portugis, Perancis, Spanyol,dll) menyebabkan keadaan ekonomi dunia semakin tertekan. Semua orang mengharapkan perang cepat-cepat selesai karena perang tidak hanya mengganggu stabilitas politik dan keamanan, namun juga hal-hal lain menjadi ikut terganggu.

Kalangan ekonom mengkhawatirkan dua isu utama yang sama-sama berdampak negatif terhadap perekonomian dunia, yang pertama jika perang tidak berhenti ekonom memperkirakan tidak lama lagi ekonomi dunia akan ambruk lalu yang kedua jika perang mampu diakhiri problemnya ekonomi dunia cepat atau lambat juga akan terhempas oleh krisis, terutama krisis utang sebab berapapun banyaknya biaya yang dikelurakan dalam perang ini asalnya tidak mesti dari dalam negeri mungkin juga utang ke negara lain. Di samping itu, hal lain yang dipikirkan ekonom adalah bagaimana merekonstruksi pembangunan fisik negara-negara pascaperang.  Dua isu tersebut menjadi pertanyaan yang perlu segera untuk dijawab.

Lalu akhirnya beberapa ekonom mengadakan pertemuan di Bretton Woods, AS membicarakan dua isu utama tersebut. Sebuah resolusi tercapai yang intinya akan dibentuk lembaga keuangan dunia yang bertujuan untuk membantu negara-negara yang terlilit utang akibat perang untuk merekonstruksi negaranya dari sisi finansial. Lembaga keuangan dunia inilah yang kemudian diberi label International Monetary Fund (IMF). Tidak lama setelah itu masih dalam periode waktu yang sama (1944) juga terbentuk lembaga keuangan internasional yang mempunyai peran untuk membangun kembali dunia pascaperang melalui pembangunan dan rekonstruksi fisik suatu negara yang kemudian diberi nama International Bank for Reconstruction and Devolepment (IBRD) atau dikenal dengan World Bank (WB).

Terbentuknya dua lembaga keuangan internasional tersebut sekaligus menyadarkan para ekonom perlunya melakukan penyelamatan bank-bank yang hampir kolaps akibat krisis sebab tidak dapat dipungkiri lagi jika sektor perbankan kolaps maka dampaknya akan mengarah ke sektor riil, oleh karena itu sektor moneternya harus diperkuat. Periode penguatan sistem pada sektor perbankan ini dikenal dengan istilah financial repression. Adapun financial repression merupakan pengetatan sistem keuangan melalui berbagai aturan perbankan yang diantaranya yaitu pembatasan batas suku bunga, penyamaan rata suku bunga perbankan, pembatasan jumlah kredit, dll. Sebagaimana kita tahu bahwa banking industry is the heaviest regulated. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sistem perbankan harus diatur sedemikian rupa karena sektor ini paling rentan terhadap risiko persaingan yang tidak sehat.

Patut diakui bahwa usaha ini cukup ampuh dalam merekonstruksi sistem keuangan dunia, namun dalam situasi kehidupan masyarakat yang semakin membaik yang diwujudkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi justru  financial repression mengukung ekonomi suatu negara untuk tumbuh lebih cepat. Sehingga hal ini mendorong ekonom untuk mencoba alternatif lain dalam meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dunia. Akhirnya pada tahun 1980-an muncullah pemikiran dari seorang ekonom yang bernama Milton Friedman. Ide dari ekonom ini berkebalikan dengan kebijakan financial repression. Ia berargumen bahwa financial repression tidak mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini dikarenaan penyamaan rata suku bunga tidak masuk akal dalam mendorong perbankan untuk bersaing secara efesien, oleh karena itu dia menyarankan untuk menerapkan liberalisasi perbankan (financial liberalisation).

Periode financial liberalisation telah dirasakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Berkat adanya liberalisasi pada sektor perbankan mendorong penyaluran dana bagi usaha-usaha di sektor riil semakin meningkat sehingga terciptalah ekonomi dunia yang tumbuh dengan cepat. Walaupun pertumbuhan ekonomi dunia menjadi meningkat, ternyata financial liberalisation memiliki sisi kelemahan. Belajar dari pengalaman laissez faire bahwa jika liberalisasi dibiarkan secara bebas lama-kelamaan akan mendorong terjadinya moral hazard.

Bukti-bukti terjadinya moral hazard sebenarnya telah dirasakan dunia, khususnya Asia pada tahun 1998 yaitu dengan terjadinya Asian Financial Crisis, akan tetapi baru disadari oleh dunia setelah adanya Subprime Mortgage (2008) di AS. Peristiwa Sub Prime Mortagage memang tejadi di AS, namun dampaknya telah merembet ke negara-negara lain di dunia. Hal ini menunjukkan sistem keuangan dunia telah terintegerasi sehingga rentan terhadap timbulnya systemic risk. Akibatnya, jika suatu negara mengalami krisis maka dampaknya cepat atau lambat akan menular ke negara yang memiliki karakterisik ekonomi relatif serupa. Oleh karena itu, ekonom menyarankan untuk memperkuat sistem finansial  setiap negara dengan suatu konsep yang disebut “Prudential Banking”.

Prudential Banking” merupakan bentuk tata kelola perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang terdiri dari TARIF atau singkatan dari Transparant, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. Dengan adanya standar tata kelola perbankan yang jelas, diharapkan perbankan mampu menjaga dan membantu dirinya sendiri atau self help jika sewaktu-waktu terjadi krisis, baik krisis yang terjadi dalam perbankan itu sendiri maupun akibat pengaruh dari luar.  Karena pada dasarnya sistem keuangan setiap negara ibarat manusia, yang berada dalam areal terbuka, bersama-sama berinteraksi dengan manusia lain. Takala ada satu pihak yang memiliki kondisi kesehatan kurang bagus misalnya terserang influenza maka cepat atau lambat virus akan menyebar ke seseorang yang lain. Satu hal yang bisa menahan seseorang  dari ancaman virus influenza yaitu sistem imun atau kekebalan tubuh yang kuat.

 

 
8

Transformasi Korporasi Negara melalui Privatisasi

Posted by Gamada 08 on May 28, 2011 in Trending

Isu kontemporer dalam bidang ekonomi yang lagi hangat-hangatnya berkembang sehingga mengundang pro dan konra salah satunya adalah mengenai privatisasi. Secara sederhana privatisasi dapat diartikan sebagai berpindahnyakepemilikan usaha dari pemerintah kepada sektor swatsa. Privatisasi yang pertama kali dilakukan pemerintah Indonesia terjadi pada masa Orda Baru yaitu dengan ditawarkannya saham Semen Gresik (1991) atau disebut  IPO (Initial Public Offering) kepada masyarakat umum. Langkah ini kemudian diikuti BUMN-BUMN  yang lain seperti Indosat (1995), Telkom (1995), Timah (1995), Bank BNI (1996), Semen Gresik* (1998), Indosat (2002), Bank Mandiri (2003), Bank BRI (2003), dan terakhir Garuda Indonesia (2011). Dari sejumlah privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak semuanya berjalan mulus, Ada saja persoalan yang mengganjal dikala BUMN ingin memperluas kepemilikan sahamnya. Persoalan-persoalan yang menghambat privatisasi BUMN tidak hanya datang dari sudut pandang ekonomi, namun kerap kali masalah-masalah yang terkait dengan privatisasi ditunggangi oleh motif politik. Sebelum kita memutuskan untuk lebih tertarik ke arah setuju atau kurang setuju mengenai privatisasi, mari kita perluas pandangan tentang “the story behind” privatisasi itu seperti apa.

Di dalam ekonomi pasar ada dua kemungkinan timbulnya failure. Pertama adalah government failure dan yang ke dua adalah market failure. Timbulnya government failure terjadi jika pemerintah sebagai pelaku ekonomi tidak mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah kurang efesien. Selanjutnya market failuremarket fiailure jalan yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah malalui government intervention sedangkan dalam kasus government failure jalan terbaik untuk menuju pada kondisi yang lebih ideal adalah melalui privatisasi. terjadi jika mekanisme pasar yang dicerminkan oleh transaksi permintaan dan penawaran tidak mampu menciptakan harga barang dan jasa yang relatif stabil.

Di dalam privatisasi dipandang sebagai dimensi yang ideal karena didasarkan atas segala bukti yang ada. Menurut teori X Efficiency yang dikemukakan oleh Harvey Leibenstein (1966) In the absence of competition, firms may be able to survive without operating at minimum cost maksud dari teori ini adalah cara terbaik untuk mewujudkan efisiensi adalah dengan berkompetisi. Terlepas dari apa pun bidang kompetisi yang dilakukan pasti di dalam kompetisi berlaku siapa yang perform dengan baik maka probability untuk mendapatakan hasil yang baik akan semakin besar, sebaliknya siapa yang perform setengah-setengah maka probability untuk mendapat hasil yang terbaik tentu semakin rendah. Privatisasi mewakili usaha yang dilakukan melalui kompetisi dengan kata lain perusahaan akan efisien jika dikelola oleh sektor publik.

Di samping adanya kompetisi, privatisasi juga dianggap mampu memecahkan assymetric information. Assymetric information merupakan suatu bentuk informasi yang tidak simetris sehingga mengganggu kelancaran informasi dari pihak satu ke pihak yang lain atau dengan kata lain mengalami misinformation. Misinformation kerap dialami oleh dua pihak penting dalam suatu perusahaan yaitu prinsipal (pemilik) dan agen (manager). Agen merupakan pihak yang bertugas menjalankan perusahaan sedangkan prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen. Pihak yang memiliki peluang besar untuk melakukan penyimpangan akibat assymetric information adalah agen. Dimana agen dapat bertindak untuk memperkaya diri rent-seeking dari amanat yang diberikan agen kepadanya. Untuk memastikan agar agen bertindak sejalan dengan ada yang diinginkan prinsipal maka perlu dilakukan pengawasan.

Salah satu bentuk pengawasan yang paling efektif diantara yang lain adalah melalui pengawasan langsung dari masyarakat atau tepatnya lagi adalah oleh stakeholder. Perusahaan yang diprivatisasi akan menjadi perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat banyak. Artinya perusahaan yang diprivatisasi itu akan diawasi oleh banyak pihak yaitu masyarakat sehingga memungkinkan bagi perusahaan yang diprivatisasi untuk berjalan secara efesien. Transformasi perusahaan BUMN menjadi perusahaan publik memiliki ultimate goal yaitu terwujudnya Good Corporate Gorvernance (GCG). GCG merupakan kondisi ideal perusahaan yang mampu menjalankan prinsp-prinsip GCG yaitu Transparant, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness  atau disingkat TARIF. Jika suatu perusahaan telah mampu menerapkan kelima prinsip -GCG- maka perusahaan tersebut memiliki peluang yang besar untuk eksis dan berkembang.

Privatisasi dapat menuju ke arah kebaikan jika privatisasi tidak dilakukan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan motif ekonomi. Tujuan utama privatisasi adalah supaya perusahaan yang diprivatisasi memiliki performance yang bagus. Akan tetapi, di dalam masyarakat bernegara ini tidak ada satu pun bidang kehidupan yang mutlak independen, tanpa dipengaruhi oleh bidang kehidupan yang lain. Bidang lain yang yang banyak campur tangan dalam bidang  ekonomi, adalah bidang politik. Bidang politik mempengaruhi pengambilan keputusan penting ekonomi. Dinamika privatisasi di Indonesia memang tidak terlepas dari kepentingan politik. Segala macam yang terkait dengan keadaan politik diantaranya adalah ideologi yang dianut suatu negara, demokratisasi, power sharing, intervensi politik, nasionalisme, rent seeking, interest group, dll. Sekarang tinggal Anda yang memutuskan untuk memilih pro privatisasi atau tidak. Jawabannya tergantung darimana sudut pandang yang kita pakai, sepakat.

 

*Right issu yang kedua

 
9

Pandangan Ekonomi mengenai Foreign Direct Investment (FDI)

Posted by Gamada 08 on May 20, 2011 in Trending
Saya sebetulnya sudah diingatkan untuk berhati-hati dalam menyatakan suatu istilah yang cukup riskan apabila diungkapkan kepada orang awam. Karena istilah ini menurut sebagian orang perlu sekali dalam membangun perekonomian suatu negara, namun ada pula yang merasa “tersakiti” jika mendengar istilah ini, Orang menyebut istilah ini dengan nama Foreign Direct Investment (FDI).

Terlepas dari pandangan ekstrim dari dua kubu golongan masyarakat yang setuju (proponent) dengan yang menolak (opponent) terhadap FDI saya ingin mengajak rekan-rekan dan diri saya pribadi tentunya untuk memahami apa dan seberapa pentingkah FDI untuk negara kita. Hal ini menarik perhatian saya karena akhir-akhir ini jika kita mengikuti perkembangan ekonomi dunia, khususnya Asia Tenggara terdapat kecenderungan meningkatnya investor global masuk ke region ini. Mampukah negara kita bersaing dengan negara-negara satu region lainnya untuk memperebutkan “kue” yang tidak gratis tersebut? Kenapa tidak gratis, untuk mengetahui lebih lanjut ikutilah jalan cerita berikut.
Perekembangan investasi asing di Indonesia mulai meningkat pesat sejak Era Orde Baru. Sebagaimana kita tahu Era Orde Baru merupakan kelanjutan Orde Lama yang dapat dikatakan sebagai “era pembangunan” dikatakan demikian karena pada masa tersebut negara kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang spektakuler dengan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang positif (pada masa Orde Lama selalu negatif), laju inflasi bisa dikendalikan (pada masa Orde Lama inflasi pernah mencapai 650% dan rata-rata per bulan berada di tingkat 50%), sektor-sektor ekonomi mulai tumbuh dan berkembang (pada masa Orde Lama hanya sektor pertanian saja yang tumbuh), dan yang terakhir adalah investor asing mulai menanamkan investasinya di Indonesia (pada masa Orde Lama terjadi instabilitas politik sehingga berdampak kurang minatnya investor asing untuk investasi di Indonesia). Titik awal pembangunan ekonomi sutu negara seharusnya dimulai katika negara tersebut telah merdeka, namun nyatanya hal tersebut belum mampu dilakukan pada masa Orde Lama.
Kebutuhan investasi suatu negara , khusunya negara yang baru merdeka jelas tidaklah sedikit. Kita tahu bahwa kemandirian itu penting, tetapi dalam konteks investasi ini kemampuan warga negara sendiri dalam berinvestasi yang diwujudkan dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat dan amat terbatas pada waktu itu sehingga perlu cara lain untuk menghimpun investasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Itulah mengapa pada masa Orde Baru kran investasi untuk pihak asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA) mulai dibuka, bahkan UU untuk PMA ini lebih dahulu muncul sebelum PMDN.
Memang benar bahwa di Indonesia pada masa itu dan mungkin juga sekarang masih mengalami investment gap yang cukup tinggi, dimana kebutuhan akan investasi yang begitu besar untuk menunjang pembangunan belum ter-cover dengan baik. Jenis investasi dibagi menjadi dua yaitu direct investment dan non direct investmet. Direct investment merupakan skema investasi yang diwujudkan dalam bentuk riil aset artinya investor menginvestasikan modalnya ke Indonesia dalam bentuk pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin, pembuatan jalan dan infrastruktur, dll. Skema yang satunya yaitu non direct investment merupakan investasi dalam bentuk portofolio saham atau surat berharga lainnya artinya investor menginvetasikan uangnya dengan membeli saham/surat berharga perusahaan yang ada di Indonesia, meskipun bentuknya beda kedua skema investasi tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan modal. Perbedaan kedua skema investasi ini mempengaruhi dan dipengaruhi banyak hal. Negara penerima investasi, khususnya negara berkembang lebih senang menerima invetasi dalam bentuk direct investment dibandingkan dengan non direct sebab dengan adanya direct investment akan tebuka peluang terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat di negara penerima, mendorong masyarakat untuk meningkatkan skillnya, transfer teknologi dari negara pemberi investasi ke negara penerima, dan yang tidak kalah penting dari skema investasi ini adalah longterm artinya dengan adanya pabrik yang didirikan dari hasil PMA besar kemungkinan pabrik tersebut akan beroperasi secara continous.
Jadi kenyataannya investasi itu masih diperlukan bagi Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi sebab dengan adanya PMA, saving investment gap yang belum mampu diisi oleh PMDN akan dialiri oleh PMA.

 
0

Turning Point

Posted by Gamada 08 on Apr 30, 2011 in Trending

Aq tidak akan selamanya seperti ini, aq merasa masih banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan yang perlu aku tambali. Tentu saja aq ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi semua orang dengan memiliki produktivitas yang tinggi.

Hari ini Sibad mengeluh karena alasan menahan diri untuk tidak makan dan minum. Akibat alasan puasa tersebut ia kurang maksimal dalam menjalankan aktivitas sementara sebaliknya Sigud terus berupaya untuk tersenyum, berfikir dengan penuh pertimbangan. Untuk memiliki produktivitas yang tinggi qt tidak boleh membeda-bedakan kesempatan.

Setiap hari kita dituntut untuk menjadi orang yang energik, prima, dan sopan. Setiap tugas yang kita kerjakan mempunyai arti tersendiri bagi kita. Sehingga totalitas adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan ini.

Aktivitas yang kita jalankan secara totalitas akan membantu kita untuk mencapai target yang maksimal. Dengan begitu kita menjadi lebih produktif dibandingkan jika kita mengerjakan apa adanya, kurang bersemangat, pasrah dengan keadaan, atau dengan kata lain kurang progresif. Aq yakin dengan memiliki jiwa totalitas yang tinggi qt bisa menjadi tokoh revolusi di negeri ini at least dalam hidup sendiri. Ayo lebih bersemangat…!

 

 

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

 

Copyright © 2020 Both, Play Hard Work Hard All rights reserved. Theme by Laptop Geek.