7

Menelusuri “Medical Record” Gejala Krisis Finansial Global

Posted by Gamada 08 on Jun 3, 2011 in Trending

Bermula pada tahun 1930 dimana terjadi bencana krisis ekonomi hebat yang melanda dunia, tak terkecuali negara adidaya AS yang di sana disebut Great Deepression. Kenyataan ini mulai mempertanyakan keampuhan sistem ekonomi pasar yang melalui market mekanismenya mengindikasikan adanya ketidakmampuan menghadapi krisis ekonomi. Kondisi tersebut kian parah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, terjadi hiperinflasi, meningkatnya jumlah pengangguran, dan bertambahnya angka kemiskinan. Masih dalam dasawarsa yang sama, terjadinya krisis ekonomi dunia mendorong para ekonom untuk berpikir ulang dan mengkaji keampuhan sistem ekonomi pasar. 

Barulah pada tahun 1936 seorang ekonom yang bernama John Maynard Keynes berusaha menjawab tantangan krisis ekonomi dengan meluncurkan bukunya yang berjudul “General Theory of Employment, Interest, and Money”. Buku ini membawa banyak inspirasi bagi ekonom-ekonom lain sehingga menjadikan pemikiran dari Keynes menjadi mazab baru dalam panggung ekonomi yang orang menyebutnya Keynesian. Inti dari pemikiran ekonom Keynes adalah mekanisme pasar yang sangat bebas (laissez faire) yang diperkenalkan Adam Smith pada tahun 1776 sudah out of date dalam menyikapi persoalan ekonomi yang semakin kompleks. Permasalahan ekonomi tidak dapat dipandang hanya dari kacamata ekonomi saja, melainkan harus ada campur tangan dari pihak lain (pemerintah) yang memiliki kekuasaan untuk mengarahkan kehidupan ekonomi masyarakat.

Sesudah diterapkannya government intervention pada sistem ekonomi liberal, kondisi makro ekonomi dunia lambat laun berkembang menuju ke arah  perbaikan/keseimbangan (equilibrium). Namun demikian, eqilibrium dalam kehidupan ekonomi tidak selalu sejalan dengan equilibrium dalam bidang yang lain. Tanda-tamda terjadinya disequilibrium antarnegara dalam bidang politik lalu merembet ke bidang militer sudah sejak lama meretak dan benar-benar pecah dengan adanya serangan Jepang ke pangkalan AL Amerika Serikat di Pearl Harbour, lalu aneksasi Jerman ke negara tetangga yaitu Polandia, serta Italia terhadap pulau-pulau kecil di Laut Mediterania.

Di bawah bayang-bayang kondisi perang yang terjadi antara kelompok 3 negara Fasis (Italia, Jepang, dan Jerman) dengan kelompk negara sekutu (AS, Australia, Belanda, Inggris Portugis, Perancis, Spanyol,dll) menyebabkan keadaan ekonomi dunia semakin tertekan. Semua orang mengharapkan perang cepat-cepat selesai karena perang tidak hanya mengganggu stabilitas politik dan keamanan, namun juga hal-hal lain menjadi ikut terganggu.

Kalangan ekonom mengkhawatirkan dua isu utama yang sama-sama berdampak negatif terhadap perekonomian dunia, yang pertama jika perang tidak berhenti ekonom memperkirakan tidak lama lagi ekonomi dunia akan ambruk lalu yang kedua jika perang mampu diakhiri problemnya ekonomi dunia cepat atau lambat juga akan terhempas oleh krisis, terutama krisis utang sebab berapapun banyaknya biaya yang dikelurakan dalam perang ini asalnya tidak mesti dari dalam negeri mungkin juga utang ke negara lain. Di samping itu, hal lain yang dipikirkan ekonom adalah bagaimana merekonstruksi pembangunan fisik negara-negara pascaperang.  Dua isu tersebut menjadi pertanyaan yang perlu segera untuk dijawab.

Lalu akhirnya beberapa ekonom mengadakan pertemuan di Bretton Woods, AS membicarakan dua isu utama tersebut. Sebuah resolusi tercapai yang intinya akan dibentuk lembaga keuangan dunia yang bertujuan untuk membantu negara-negara yang terlilit utang akibat perang untuk merekonstruksi negaranya dari sisi finansial. Lembaga keuangan dunia inilah yang kemudian diberi label International Monetary Fund (IMF). Tidak lama setelah itu masih dalam periode waktu yang sama (1944) juga terbentuk lembaga keuangan internasional yang mempunyai peran untuk membangun kembali dunia pascaperang melalui pembangunan dan rekonstruksi fisik suatu negara yang kemudian diberi nama International Bank for Reconstruction and Devolepment (IBRD) atau dikenal dengan World Bank (WB).

Terbentuknya dua lembaga keuangan internasional tersebut sekaligus menyadarkan para ekonom perlunya melakukan penyelamatan bank-bank yang hampir kolaps akibat krisis sebab tidak dapat dipungkiri lagi jika sektor perbankan kolaps maka dampaknya akan mengarah ke sektor riil, oleh karena itu sektor moneternya harus diperkuat. Periode penguatan sistem pada sektor perbankan ini dikenal dengan istilah financial repression. Adapun financial repression merupakan pengetatan sistem keuangan melalui berbagai aturan perbankan yang diantaranya yaitu pembatasan batas suku bunga, penyamaan rata suku bunga perbankan, pembatasan jumlah kredit, dll. Sebagaimana kita tahu bahwa banking industry is the heaviest regulated. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sistem perbankan harus diatur sedemikian rupa karena sektor ini paling rentan terhadap risiko persaingan yang tidak sehat.

Patut diakui bahwa usaha ini cukup ampuh dalam merekonstruksi sistem keuangan dunia, namun dalam situasi kehidupan masyarakat yang semakin membaik yang diwujudkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi justru  financial repression mengukung ekonomi suatu negara untuk tumbuh lebih cepat. Sehingga hal ini mendorong ekonom untuk mencoba alternatif lain dalam meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dunia. Akhirnya pada tahun 1980-an muncullah pemikiran dari seorang ekonom yang bernama Milton Friedman. Ide dari ekonom ini berkebalikan dengan kebijakan financial repression. Ia berargumen bahwa financial repression tidak mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hal ini dikarenaan penyamaan rata suku bunga tidak masuk akal dalam mendorong perbankan untuk bersaing secara efesien, oleh karena itu dia menyarankan untuk menerapkan liberalisasi perbankan (financial liberalisation).

Periode financial liberalisation telah dirasakan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Berkat adanya liberalisasi pada sektor perbankan mendorong penyaluran dana bagi usaha-usaha di sektor riil semakin meningkat sehingga terciptalah ekonomi dunia yang tumbuh dengan cepat. Walaupun pertumbuhan ekonomi dunia menjadi meningkat, ternyata financial liberalisation memiliki sisi kelemahan. Belajar dari pengalaman laissez faire bahwa jika liberalisasi dibiarkan secara bebas lama-kelamaan akan mendorong terjadinya moral hazard.

Bukti-bukti terjadinya moral hazard sebenarnya telah dirasakan dunia, khususnya Asia pada tahun 1998 yaitu dengan terjadinya Asian Financial Crisis, akan tetapi baru disadari oleh dunia setelah adanya Subprime Mortgage (2008) di AS. Peristiwa Sub Prime Mortagage memang tejadi di AS, namun dampaknya telah merembet ke negara-negara lain di dunia. Hal ini menunjukkan sistem keuangan dunia telah terintegerasi sehingga rentan terhadap timbulnya systemic risk. Akibatnya, jika suatu negara mengalami krisis maka dampaknya cepat atau lambat akan menular ke negara yang memiliki karakterisik ekonomi relatif serupa. Oleh karena itu, ekonom menyarankan untuk memperkuat sistem finansial  setiap negara dengan suatu konsep yang disebut “Prudential Banking”.

Prudential Banking” merupakan bentuk tata kelola perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang terdiri dari TARIF atau singkatan dari Transparant, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. Dengan adanya standar tata kelola perbankan yang jelas, diharapkan perbankan mampu menjaga dan membantu dirinya sendiri atau self help jika sewaktu-waktu terjadi krisis, baik krisis yang terjadi dalam perbankan itu sendiri maupun akibat pengaruh dari luar.  Karena pada dasarnya sistem keuangan setiap negara ibarat manusia, yang berada dalam areal terbuka, bersama-sama berinteraksi dengan manusia lain. Takala ada satu pihak yang memiliki kondisi kesehatan kurang bagus misalnya terserang influenza maka cepat atau lambat virus akan menyebar ke seseorang yang lain. Satu hal yang bisa menahan seseorang  dari ancaman virus influenza yaitu sistem imun atau kekebalan tubuh yang kuat.

 

Copyright © 2020 Both, Play Hard Work Hard All rights reserved. Theme by Laptop Geek.