8

Transformasi Korporasi Negara melalui Privatisasi

Posted by Gamada 08 on May 28, 2011 in Trending

Isu kontemporer dalam bidang ekonomi yang lagi hangat-hangatnya berkembang sehingga mengundang pro dan konra salah satunya adalah mengenai privatisasi. Secara sederhana privatisasi dapat diartikan sebagai berpindahnyakepemilikan usaha dari pemerintah kepada sektor swatsa. Privatisasi yang pertama kali dilakukan pemerintah Indonesia terjadi pada masa Orda Baru yaitu dengan ditawarkannya saham Semen Gresik (1991) atau disebut  IPO (Initial Public Offering) kepada masyarakat umum. Langkah ini kemudian diikuti BUMN-BUMN  yang lain seperti Indosat (1995), Telkom (1995), Timah (1995), Bank BNI (1996), Semen Gresik* (1998), Indosat (2002), Bank Mandiri (2003), Bank BRI (2003), dan terakhir Garuda Indonesia (2011). Dari sejumlah privatisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak semuanya berjalan mulus, Ada saja persoalan yang mengganjal dikala BUMN ingin memperluas kepemilikan sahamnya. Persoalan-persoalan yang menghambat privatisasi BUMN tidak hanya datang dari sudut pandang ekonomi, namun kerap kali masalah-masalah yang terkait dengan privatisasi ditunggangi oleh motif politik. Sebelum kita memutuskan untuk lebih tertarik ke arah setuju atau kurang setuju mengenai privatisasi, mari kita perluas pandangan tentang “the story behind” privatisasi itu seperti apa.

Di dalam ekonomi pasar ada dua kemungkinan timbulnya failure. Pertama adalah government failure dan yang ke dua adalah market failure. Timbulnya government failure terjadi jika pemerintah sebagai pelaku ekonomi tidak mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah kurang efesien. Selanjutnya market failuremarket fiailure jalan yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah malalui government intervention sedangkan dalam kasus government failure jalan terbaik untuk menuju pada kondisi yang lebih ideal adalah melalui privatisasi. terjadi jika mekanisme pasar yang dicerminkan oleh transaksi permintaan dan penawaran tidak mampu menciptakan harga barang dan jasa yang relatif stabil.

Di dalam privatisasi dipandang sebagai dimensi yang ideal karena didasarkan atas segala bukti yang ada. Menurut teori X Efficiency yang dikemukakan oleh Harvey Leibenstein (1966) In the absence of competition, firms may be able to survive without operating at minimum cost maksud dari teori ini adalah cara terbaik untuk mewujudkan efisiensi adalah dengan berkompetisi. Terlepas dari apa pun bidang kompetisi yang dilakukan pasti di dalam kompetisi berlaku siapa yang perform dengan baik maka probability untuk mendapatakan hasil yang baik akan semakin besar, sebaliknya siapa yang perform setengah-setengah maka probability untuk mendapat hasil yang terbaik tentu semakin rendah. Privatisasi mewakili usaha yang dilakukan melalui kompetisi dengan kata lain perusahaan akan efisien jika dikelola oleh sektor publik.

Di samping adanya kompetisi, privatisasi juga dianggap mampu memecahkan assymetric information. Assymetric information merupakan suatu bentuk informasi yang tidak simetris sehingga mengganggu kelancaran informasi dari pihak satu ke pihak yang lain atau dengan kata lain mengalami misinformation. Misinformation kerap dialami oleh dua pihak penting dalam suatu perusahaan yaitu prinsipal (pemilik) dan agen (manager). Agen merupakan pihak yang bertugas menjalankan perusahaan sedangkan prinsipal adalah pihak yang mempekerjakan agen. Pihak yang memiliki peluang besar untuk melakukan penyimpangan akibat assymetric information adalah agen. Dimana agen dapat bertindak untuk memperkaya diri rent-seeking dari amanat yang diberikan agen kepadanya. Untuk memastikan agar agen bertindak sejalan dengan ada yang diinginkan prinsipal maka perlu dilakukan pengawasan.

Salah satu bentuk pengawasan yang paling efektif diantara yang lain adalah melalui pengawasan langsung dari masyarakat atau tepatnya lagi adalah oleh stakeholder. Perusahaan yang diprivatisasi akan menjadi perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat banyak. Artinya perusahaan yang diprivatisasi itu akan diawasi oleh banyak pihak yaitu masyarakat sehingga memungkinkan bagi perusahaan yang diprivatisasi untuk berjalan secara efesien. Transformasi perusahaan BUMN menjadi perusahaan publik memiliki ultimate goal yaitu terwujudnya Good Corporate Gorvernance (GCG). GCG merupakan kondisi ideal perusahaan yang mampu menjalankan prinsp-prinsip GCG yaitu Transparant, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness  atau disingkat TARIF. Jika suatu perusahaan telah mampu menerapkan kelima prinsip -GCG- maka perusahaan tersebut memiliki peluang yang besar untuk eksis dan berkembang.

Privatisasi dapat menuju ke arah kebaikan jika privatisasi tidak dilakukan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan motif ekonomi. Tujuan utama privatisasi adalah supaya perusahaan yang diprivatisasi memiliki performance yang bagus. Akan tetapi, di dalam masyarakat bernegara ini tidak ada satu pun bidang kehidupan yang mutlak independen, tanpa dipengaruhi oleh bidang kehidupan yang lain. Bidang lain yang yang banyak campur tangan dalam bidang  ekonomi, adalah bidang politik. Bidang politik mempengaruhi pengambilan keputusan penting ekonomi. Dinamika privatisasi di Indonesia memang tidak terlepas dari kepentingan politik. Segala macam yang terkait dengan keadaan politik diantaranya adalah ideologi yang dianut suatu negara, demokratisasi, power sharing, intervensi politik, nasionalisme, rent seeking, interest group, dll. Sekarang tinggal Anda yang memutuskan untuk memilih pro privatisasi atau tidak. Jawabannya tergantung darimana sudut pandang yang kita pakai, sepakat.

 

*Right issu yang kedua

Copyright © 2020 Both, Play Hard Work Hard All rights reserved. Theme by Laptop Geek.